Staf Pakar Direksi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menyebutkan tak ada diskriminasi dalam service pasien yang memakai BPJS. Pembedaan perlakuan seperti penolakan pasien dengan argumen ruangan inap penuh bukanlah karena pasien memakai BPJS.
Menurut Irfan, mulai sejak BPJS berdiri jumlah masalah serta kunjungan pasien ke sarana kesehatan bertambah cepat. Sampai pada akhir 2016 ada lebih dari 400 juta kunjungan atau masalah ke rumah sakit.
Baca juga:
Hal semacam ini mengisyaratkan akses ke rumah sakit makin luas serta jaminan kesehatan yang didapatkan pemerintah jadi argumen kenapa orang makin berani memeriksakan kesehatan ke rumah sakit.
" Dengan itu saja telah menunjukkan kalau akses itu ada. Berarti jikalau rumah sakit atau sarana kesehatan penuh, ya penuhnya juga karna peserta JKN, tak ada diskriminasi, " kata Irfan, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 12 September 2017.
Tetapi, bila memanglah alami pembedaan perlakuan karena memakai JKN, Irfan memohon orang-orang supaya tidak enggan melapor ke pemerintah. Umpamanya, demikian pasien mengakui dari BPJS lalu tidak dilayani sesaat ada orang yang lain yang servicenya diprioritaskan dapat selekasnya melapor.
" Namun saya lihat sendiri bahkan juga di sebagian rumah sakit yang semula tidak ramai jadi ramai. Beberaopa sarana kesehatan ada juga yang menaikkan kemampuan gedung serta ruang karna besarnya peserta JKN-KIS, " tuturnya.
Irfan memberikan telah ada 2. 200 dari sekitaran 2. 600 lebih sarana kesehatan seperti rumah sakit serta klinik paling utama yang bekerja sama juga dengan BPJS di semua Indonesia. Sesaat kepesertaan BPJS telah menjangkau 70 %, berarti dapat disebutkan kalau ketersediaan sarana kesehatan dapat menyimpan semua peserta.
" Cuma saja mungkin saja distribusinya yg tidak rata di satu lokasi. Tengah kita sistem sesuaikan dengan perkembangan peserta JKN-KIS. Targetnya bila peserta telah 100 % semua Indonesia sekurang-kurangnya mendekati 100 % juga untuk tempat tinggal sakitnya, " terang Irfan.
Tag: bpjs pensiun